Rumah Syariah

Booming properti syari’ah menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap agamanya semakin membaik. Betapa tidak, Agama yang selama ini hanya menyentuh aspek ibadah mahdhoh mulai menyusup sampai ke dunia properti, hal yang patut disyukuri.

Seiring booming selalu ada tantangan. Saya mencoba memetakan tantangan-tantangan krusial yang harus dihadapi para pengembang syari’ah.

Dengan mengusung slogan tanpa bank, tanpa riba, dan tanpa akad bermasalah para pengembang syari’ah harus bisa bermain cantik agar tidak menjadi bumerang bagi dirinya.

Oh ya saya menyebut dengan istilah developer properti syariah untuk memberikan label pembeda atas dominasi pengembang konvensional saat ini. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa pengembang yang tidak menyematkan label syari’ah menjadi otomatis tidak syari’ah.

Demikian pula sebaliknya, sematan pengembang syari’ah pun tidak otomatis menjadikannya sesuai syari’ah. Tetap harus dicek dalemannya, bukan casing-nya saja. Oke…?

Modal masih menjadi halangan klasik

Tantangan modal masih menjadi tantangan utama yang paling mengasyikkan. Tidak ada yang berani bilang menjadi pengembang bisa dilakukan tanpa modal. Besar-kecilnya tentu relatif. Bagi pengembang konvensional ya tinggal lempar aja ke bank. Hal ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh pengembang syariah.

Coba kita amati. Lahan adalah komponen utama bagi pengembang. Biasanya lahan mengambil porsi modal yang sangat besar. Bagaimana mungkin bisa memiliki lahan tanpa bank? Inilah tantangan awalnya. Tanpa lahan tak ada perumahan. Tanpa modal tak ada lahan. Asyik khan….

Bagi yang masuk menjadi pengembang syari’ah dengan modal besar tentu hal ini bukan masalah. Bagaimana dengan yang baru merintis? Sekali lagi saya katakan, disitulah asyiknya…

Pola kerjasama seperti bayar per-unit laku ataupun syirkah sebenarnya bisa dilakukan. Namun ini juga tidak gampang. Bagi yang sudah punya track record mungkin bisa. Tapi bagi pemula ? Dicoba saja dulu deh… Asyik apa asyik…?

Di situlah kreatifitas pengembang syari’ah diuji. Tantangan semakin mengasyikkan karena pengembang syari’ah wajib mau tunduk dengan ketentuan syari’ah.

Perizinan pun masih menjadi tantangan yang mengasyikkan bagi pengembang syariah. Tidak sedikit modal yang diperlukan pada tahap ini. Dari level Kelurahan sampai ke atas.

Dari yang resmi sampai ‘pungutan liar yang sudah dijinakkan’. Tantangan di sini tidak cuma modal, tapi juga menghindari suap, hadiah buat pejabat, dan lain-lain.

Tantangan mengasyikkan berikutnya ada pada saat pembangunan baik sarana dan bangunannya. Tahap ini juga memerlukan sangat banyak modal. Bagaimana menjaganya agar bisa tetap tanpa bank? Di titik ini lagi-lagi perlu perhatian serius. Masih tetap asyik khan…?

Apalagi jika ditambah dengan pola penjualannya, jelas tantangan pengembang syari’ah semakin mengasyikkan. Kalo pengembang konvensional bisa melempar KPR ke bank tentu pengembang syariah tidak bisa melakukannya.

Jika demikian maka pengembang syariah harus mencari cara lain. Bisa dengan menjual cash, walaupun hal ini tentu bukan sesuatu yang mudah, namun juga bukan mustahil.

Atau menawarkan skema kredit langsung ke pengembang sebagaimana dunia properti tempo doeloe. Lagi-lagi ini perlu modal. Bisa pula menerapkan DP besar (biasanya 30%) dan serah terima rumah cukup lama (biasanya 18 bulan).

Skema seperti ini di Kalimantan Selatan misalnya sangat tidak familiar. Perlu banyak waktu dan energi untuk mengedukasi pasar.

Oke kita anggap skema kredit langsung ke pengembang bisa dilakukan. Masih ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan terutama terkait perilaku konsumen, biasanya kemampuan dan keamanahan dalam mengangsur.

Dalam hal ini belum ada data dari para pengembang syari’ah berapa persen tingkat kredit macetnya, terutama untuk jangka waktu kredit di atas 5 tahun. Bagaimana mengantisipasinya sementara denda tidak boleh diterapkan karena termasuk riba? Silakan kita cari formulasi solusi atas tantangan mengasyikkan ini.

Akan lebih mengasyikkan lagi jika kita membahas tentang kredit macet. Iya, bagaimana jika terjadi kredit macet? Seharusnya sih bisa memanfaatkan jaminan yang ada. Hanya saja, pendapat fiqih terkuat tentang jaminan adalah tidak boleh menjaminkan barang yang sedang diperjualbelikan.

Artinya jaminan harus barang lain. Pertanyaannya adalah berapa banyak konsumen yang punya barang lain sebagai jaminan? Apa pengembang syariah siap tanpa jaminan?

Memang sih rekan-rekan pengembang syari’ah sudah menyiapkan instrumen-instrumennya untuk menjawab tantangan di atas. Namun menurut saya, instrumen tersebut masih belum terbukti. Mengapa? Karena memang semua baru dimulai. Belum ada yang tuntas menjalaninya. Tapi begitulah aksi pionir.

Ini baru sekelumit. Saya yakin masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya. Ini sekedar pemetaan untuk mengetahui dimana titik-titik krusialnya. Sekalipun demikian, tetap harus FOCUS ON OPPORTUNITY bukan FOCUS ON OBSTACLE (jurus MLC ke 10) 😄

Penulis: Gusti Orrin, Praktisi Pengembang Property Syari’ah di Kalimantan Selatan.

Lihat artikel lainnya:

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah adalah kredit pemilikan rumah yang sesuai dengan Syariat Islam. KPR Syariah ini bisa berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk rumah baik bekas maupun baru.  

Produk KPR syariah disediakan oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), dengan mengadaptasi prinsip bebas dari riba. Perbedaan yang paling signifikan antara KPR konvensional dan syariah terletak pada akad dan proses transaksi.

Bila KPR konvensional yang dilakukan yakni transaksi uang, maka KPR syariah melakukan transaksi barang.

Ada empat jenis akad KPR Syariah, yakni akad murabahah, akad musyarakah mutanaqisah, akad istishna, dan akad ijarah mutahiyyah bit tamik.

Namun demikian, yang umum digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen di Indonesia yakni akad murabahah atau jual beli dan akad musyarakah mutanaqisah atau kerjasama-sewa.

Mari kita lihat lebih jauh tentang akad-akadnya.

1. Akad murabahah atau jual beli

Pada prinsipnya, akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Nantinya, bank syariah akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Bila nasabah sepakat menggunakan jenis akad murabahah, bank akan melakukan pembelian rumah atau apartemen yang diinginkan nasabah.

Baca juga: Ini Workshop developer properti di Indonesia yang wajib Anda ikuti

Sehingga, rumah tersebut dimiliki oleh pihak bank. Baru kemudian, rumah tersebut dijual kepada nasabah yang membeli dengan mencicil.

Karena KPR syariah, maka bank tidak mengenakan bunga namun mengambil margin atau keuntungan dari penjualan rumah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, maka besaran cicilan yang harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu yang disepakati bersifat tetap.

2. Akad musyarakah mutanaqisah atau kerja sama sewa

Akad KPR jenis musyarakah mutanaqisah ini dilakukan antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang. Nantinya, salah satu pihak akan membeli bagian pihak lainnya secara bertahap.

Dengan demikian, bank dan nasabah akan membeli rumah atau apartemen bersama-sama dengan porsi kepemilikan sesuai kesepakatan, misalnya pihak bank 80 persen dan nasabah 20 persen.

Jika harga apartemen itu 600 juta maka bank membeli apartemen sejumlah 480 juta dan nasabah 120 juta. Kemudian, nasabah akan membeli bagian rumah yang dimiliki oleh bank hingga aset yang dimiliki oleh bank berpindah tangan kepada nasabah.

Fitur KPR Syariah

1. Angsuran tetap sampai jatuh tempo pembiayaan, tidak terpengaruh oleh suku bunga. Ini berbeda dengan KPR konvensional yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga.
2. Jika persyaratan lengkap maka proses permohonanan yang mudah dan cepat
3. Bisa untuk membeli rumah baru maupun bekas
4. Plafon pembiayaan yang besar tergantung kemampuan keuangan nasabah dan objek yang akan dibeli
5. Jangka waktu pembiayaan yang panjang, tergantung kemampuan cicilan nasabah
6. Bisa auto debit sehingga nasabah tidak perlu memikirkan kapan membayar cicilan, tapi pastikan tabungan induk ada uangnya setiap jadwal auto debet

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan KPR Syariah

1. WNI
2. Usia Minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh temp pembiayaan
3. Tidak melebihi maksimum pembiayaan
4. Besar cicilan tidak melebihi 40 persen penghasilan bulanan bersih
5. Khusus untuk kepemilikan unit pertama, KPR syariah diperbolehkan atas unit yang belum selesai dibangun atau inden, namun kondisi tersebut tidak diperkenankan untuk kepemilikan unit selanjutnya
6. Pencairan pembiayaan bisa diberikan sesuai progres pembangunan atau kesepakatan para pihak
7. Untuk pembiayaan unit yang belum selesai dibangun atau inden, mesti melalui perjanjian kerja sama antara pengembang dengan bank syariah

Keuntungan KPR Syariah dibandingkan dengan KPR Konvensional

1. Kepastian cicilan/angsuran. Nasabah tidak perlu dipusingkan dengan kenaikan cicilan. Produk KPR syariah tidak terpengaruh fluktuasi suku bunga. Tentu berbeda dengan KPR konvensional yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang berlaku pada saat itu.
2. Jika konsumen ingin melunasi cicilan sebelum waktunya, margin yang disepakati di awal akad tetap dilunasi tanpa ada denda. Ini berbeda dengan KPR konvensional dimana apabila melunasi lebih cepat maka nasabah dikenakan denda.
3. Tidak menerapkan compound interest atau bunga berganda dalam penghitungan margin atau angsurannya. Sementara KPR konvensional menerapkan bunga berbunga.

Lihat artikel lainnya:

Kredit Pemilikan Rumah Metode Syariah (KPR Syariah) akhir-akhir ini makin marak. Terlebih lagi diusung dan diwacanakan menjadi metode alternatif pembelian properti.

KPR Bank yang mengenakan bunga, dianggap praktek ribawi dan mencekik oleh pengusung metode KPR syariah.

Yang dimaksudkan KPR Syariah adalah pembelian rumah dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai biaya, bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran. Bila di KPR Bank, pemberi pinjaman adalah bank, sedangkan KPR Syariah, pemberi “pinjaman” adalah penjual itu sendiri.

Hal ini dikarenakan belum ada lembaga keuangan yang mau membiayai pembelian rumah tanpa biaya, bunga dan denda.

Sebelumnya ada pola pembayaran pembelian rumah yang juga langsung dengan penjual atau developer. Dulu sering disebut “cicilan tanpa bunga”, “cash bertahap 24 kali”, dan lain sebagainya.

Hanya saja jangka waktunya relatif pendek dan masih dikenai denda bila terlambat membayar, bahkan pembatalan sepihak bila mengalami keterlambatan dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini masih mengandung unsur ribawi meskipun tidak dilakukan oleh perbankan.

Yang menjadi ciri KPR Syariah adalah perbedaan harga jual untuk jangka waktu pembeli yang berbeda. Misalkan harga cash 100 juta. Harga 5 tahun 150 juta. Harga 10 tahun 200 juta. Hal ini dianggap boleh karena mata uang rupiah mengalami penurunan nilai dan dengan memastikan harga di awal maka kepastian angsuran menjadi lebih jelas.

Keunggulan metode KPR Syariah antara lain:

• Tidak ada biaya administrasi KPR yang kurang lebih bila di perbankan mencapai 7% dari nilai KPR. Sehingga KPR Syariah menjadi lebih murah.
• Tidak dikenai bunga atas “pinjaman” sehingga ada kepastian angsuran setiap bulannya.
• Tidak dikenai denda bila terlambat melakukan pembayaran angsuran rumah.
• Proses persetujuan lebih mudah atau tidak seketat bila dibandingkan dengan proses perbankan

Penyedia layangan KPR Syariah memang masih belum semarak penyedia layanan KPR Bank, namun metode ini jelas memberikan alternatif bagi calon investor properti.

Sumber: YukBisnisProperti.org

Lihat artikel lainnya:

 

Peluang bisnis properti syariah di Indonesia

Developer properti syariah berpeluang besar memainkan peran di Indonesia karena mayoritas penduduk kita beragama muslim. Ceruk pasar yang bisa dimasuki sangat luas dan dalam.

Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa semakin banyak konsumen yang menginginkan skema syariah dalam proses pembelian propertinya karena semakin teredukasinya masyarakat oleh pola bisnis syariah. 

Berbanding lurus dengan keinginan banyak insan bisnis yang ingin menjadi pelaku bisnis syariah. Bagi mereka berbisnis bukan sekedar untung rugi, tetapi bisnis dipandang sebagai salah satu jalan ibadah, bisnis adalah tentang dosa dan pahala, lebih jauh lagi berbisnis adalah tentang sorga dan neraka.

Pola pembelian properti yang selama ini menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan konvensional dinilai bertentangan dengan agama Islam karena terkait dengan riba.

Dalam Islam riba itu sangat dihindarkan karena termasuk dosa besar. Banyak dalil yang bisa dieksplor yang bisa menjadi landasan memaknai haramnya riba, dalam Al Qur’an maupun hadits, termasuk juga pendapat para ulama.

Memang saat ini ada bank syariah yang memiliki produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan embel-embel Syariah tapi pendapat beberapa guru yang memiliki ilmu tentang bisnis syariah ternyata Bank Syariah itu tidak syariah.

Membingungkan memang bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang mengerti tentang bisnis syariah dan riba dan bahayanya, tidak ada keraguan lagi jika bank syariah itu tidak syariah, berarti produk-produk bank syariah juga termasuk riba dan riba itu harus ditinggalkan dalam berbisnis.

Dalam tulisan ini saya tidak ingin membahas atau men-judge bahwa bank syariah itu sesuai syariah Islam atau tidak dengan mengemukakan pendapat guru-guru bisnis syariah, karena jika dalil-dalil tentang KPR Syariah dan riba dibahas disini tidak cukup dengan artikel tunggal, perlu berhelai-helai halaman untuk menuliskan sumber-sumber dan dalil-dalilnya. Mari kita bahas hanya tentang strategi menjadi Developer Syariah saja.

Kenyataan yang harus dihadapi bahwa berbisnis developer properti musti menempuh jalan terjal apabila lembaga pembiayaan tidak ikut serta dalam membiayai pembelian konsumen, itulah yang dirasakan oleh developer syariah.

Penjualan perumahan dengan pola pembiayaan bank konvensional dengan produk bank yang bernama Kredit Pemilikan Rumah setidaknya memberikan keringanan kepada developer karena banklah yang melunasi pembayaran harga rumah, untuk selanjutnya konsumenlah yang berhutang dan menyicil ke bank.

Lain halnya jika perumahan dikembangkan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, lembaga pembiayaan tidak terlibat dalam proses jual-beli produk properti.

Adalah wajib hukumnya bagi Developer Properti Syariah untuk inovatif dan kreatif dalam mensiasati pola pembiyaan untuk konsumen.

Selain dituntut untuk merancang pola pembiyaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen pengembang property syariah juga diwajibkan untuk mencari sendiri sumber pembiayaan proyeknya. Lagi-lagi dengan syarat tidak boleh meminta pembiayaan ke bank atau kepada lembaga pembiayaan lain yang mengandung akad riba.

Problem ini akan terpecahkan apabila si developer sanggup secara finansial untuk membiayai sendiri perjalanan proyeknya tanpa bergantung kepada pembiayaan dari eksternal proyek, sekurangnya biaya awal untuk memulai pengerjaan fisik proyek harus sudah ada di kantong.

Setelah soal pembiayaan awal proyek terpenuhi langkah selanjutnya adalah mulai menatap proyek, disinilah proses sebenarnya bermula.

Portofolio Anda sebagai developer mulai terbentuk dan dipertaruhkan disini dan akan menemani langkah selanjutnya sebagai Sang Pengembang. Hasil yang bagus akan memberikan portofolio bisnis positif sebaliknya jika hasilnya mengecewakan juga akan melekat dalam perjalanan bisnis Anda.

Untuk sukses sebagai Developer Syariah ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam mengembangkan dan menjual perumahan:

Periksa Kelengkapan Legalitas 

Urusan legalitas harus ditempatkan dalam urutan nomor satu dalam hajatan bisnis developer property, tak peduli apakah pola bisnis syariah atau konvensional yang dipilih.

Jika legalitas bermasalah bisa dipastikan untuk melangkah ke tahap selanjutnya akan terkendala.

Legalitas tidak clear, perijinan tidak bisa diterbitkan tentu saja pembangunan proyek tidak dapat dilakukan, proyek tidak bisa dijual.

Urusan legalitas yang penting adalah tentang sertifikasi lahan. Tanah yang akan dijadikan proyek seyogianya sudah bersertifikat.

Tidak masalah apakah sertifikatnya Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) karena nanti akan bisa dirubah sesuai dengan kondisi yang diharuskan. Jika memang diharuskan karena kondisinya SHM musti diubah ke HGB ya perubahan tersebut bisa diajukan ke Kantor Pertanahan setempat.

Begitu juga sebaliknya, HGB juga bisa diajukan menjadi SHM dengan syarat dan kondisi tertentu.

Legalitas lainnya yang perlu diperhatikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cek tunggakan pembayaran tahun sebelum-sebelumnya dan lunasi jika ada tunggakan yang tercatat.

Lakukan Splitzing/Pemecahan Sertifikat

Pemecahan sertifikat dilakukan setelah siteplan disetujui. Sertifikat yang sudah pecah masing-masing unit akan memberikan kepercayaan bagi konsumen dalam membeli disamping membuat kita lebih mudah dalam hal pengajuan IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Pastikan Perijinan Lengkap

Untuk membangun suatu proyek perumahan, cukup panjang jalan yang harus dilalui oleh developer dalam memperoleh perijinan.

Pada tahapan awal diperlukan Ijin Lokasi atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang), Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek), Rekomendasi Peil Banjir, Rekomendasi Amdal, Rekomendasi Andalalin, Rekomendasi Damkar, dan perizinan dan rekomendasi lainnya.  Setelah semua persyaratan perizinan dan rekomendasi terpenuhi dilanjutkan dengan pengesahan siteplan dan akhirnya bermuara kepada terbitnya IMB atau PBG.

Sediakan Dana yang Cukup untuk Mulai Membangun Proyek 

Jika penjualan rumah dengan pola kredit ke developer, pastikan kita memiliki dana yang cukup untuk menjamin kelancaran pembangunan unit rumah dan fasum fasosnya.

Dana ini bisa didapat dari pembayaran uang muka konsumen atau sumber lain. Jangan sampai anda kehabisan nafas, cash flow terganggu dan proyekpun berhenti berdenyut.

Dari pengalaman seharusnyalah tenor kredit ini tidak terlalu lama.

Sebagai contoh seorang teman saya yang berprofesi sebagai developer syariah mensyaratkan kredit ke developer tanpa bunga dan flat delapan belas bulan dan maksimal dua tahun.

Besarnya cicilannya langsung dibagi saja harga rumah dengan lama angsuran.

Uang Muka harus Sanggup Membiayai Pembangunan Fisik 

Jika kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membangun unit rumah usahakan cicilan yang mulai dibayar oleh konsumen sanggup membangun fisik rumah terlebih dahulu.

Uang muka konsumen sebesar tigapuluh persen biasanya sudah sanggup membiayai pembangunan rumah sampai selesai.

Memang dibutuhkan effort ekstra untuk meyakinkan konsumen agar rela membayar uang terlebih dahulu sementara rumahnya belum dibangun, disamping ada added value dan differentiation proyek kita dibanding produk kompetitor.

Kualitas Bangunan harus Dibuat Sebaik Mungkin 

Supaya pembeli puas ketika tinggal di rumah mereka. Rasa puas mereka akan memberikan kepuasan tersendiri juga kepada kita sebagai developer.

Selain bangunan rumahnya yang harus dibuat sebagus mungkin kualitasnya, mutu pengerjaan fasum dan fasos juga musti bagus tidak mengecewakan.

Jika konsumen merasa puas terhadap produk yang mereka dapatkan maka mereka akan menceritakan tentang hal itu kepada orang-orang terdekatnya.

Mereka akan mejadi corong promosi yang efektif secara rekomendasi dari orang yang telah kita kenal akan lebih mudah diterima.

Jika kita memiliki proyek di lokasi lain, maka mereka akan dengan senang hati membeli lagi, ya kan bisa untuk sekedar investasi tho.

Dengan catatan doi punya uang lebih dan memang ingin menginvestasikan uangnya. 😀 Atau mereka dengan senang hati merekomendasikan saudara atau teman-temannya untuk membeli. Itulah kekuatan referal dari orang-orang yang dipercaya.

Penuhi Semua yang Tertuang dalam Perjanjian 

Seluruh aspek pembelian rumah tertuang dalam perjanjian dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Dalam PPJB dituangkan segala hal yang berhubungan dengan rumah yang menjadi objek perjanjian, seperti spesifikasi teknis dan lamanya waktu pengerjaan yang berujung kepada jadwal serah terima.

Kita harus menepati janji dalam hal spesifikasi teknis yang berwujud berupa kualitas bangunan dan waktu serah-terima yang disepakati dalam perjanjian. Nggak boleh nyuri-nyuri spek dan molor ya.

Bertanggungjawab Terhadap Hasil Pekerjaan 

Jika ada kerusakan terhadap rumah dan fasum fasosnya developer harus secepatnya melakukan perbaikan sebagai bentuk rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.

Karena banyak kejadian bahwa perumahan mengalami banyak kerusakan setelah diserahterimakan. Developer lepas tangan sehingga perumahan menjadi seperti tidak terurus.

Jalan rusak di sana sini, saluran mampet sehingga menimbulkan genangan saat musim hujan, dan lain-lain.

Bentuk Superteam bukan Superman, because Superman is Dead 

Koordinasi antar tim dalam organisasi kerja harus terjalin dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan informasi dan komunikasi.

Masing-masing divisi sudah mengerti tugas dan tanggungjawabnya. Tim marketing sudah mengerti job description-nya, begitu juga divisi produksi.

Bagian administrasi dan keuangan juga tahu bagaimana mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya pemahaman terhadap tugas dan kewajiban masing-masing ditambah dengan saling berkoordinasi, maka suasana proyek akan kondusif dan proyek akan berjalan lancar dan Insya Allah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian beberapa kondisi yang harus dipenuhi jika anda ingin menjadi pengembang properti syariah.

Lihat artikel lainnya:

Tags